Mendorong Pemerintah Menjalankan Kewajiban Pemerintahan

Mendorong Pemerintah Menjalankan Kewajiban Pemerintahan

Mendorong Pemerintah Menjalankan Kewajiban Pemerintahan

Mendorong Pemerintah Menjalankan Kewajiban Pemerintahan

Mendorong Pemerintah Menjalankan Kewajiban Pemerintahan

Pada tahun 1978 adalah sebuah lembaga global yang melakukan pemantauan seberapa jauh demokrasi telah berlangsung di dunia dengan melakukan penelaahan pada 192 negara dan 18 kawasan yang dilanda konflik. Laporan mereka menjadi acuan dari para ilmuwan politik dunia untuk melihat gelombang surut dan pasang demokratisasi, di antaranya adalah Samuel Huntington dan John Markoff.

Pada tahun 1991 Freedom House[12] menerbitkan hasil surveinya dengan temuan bahwa 45 persen negara di dunia adalah negara demokratis –yang berarti peningkatan dari sebelumnya 24,6 persen. Freedom House mengembangkan pengukuran demokrasi dengan mempergunakan dua dimensi dari demokrasi, yaitu dimensi hak-hak politik yang terdiri dari kompetisi dan partisipasi, dan dimensi kebebasan sipil, di mana untuk masing-masing dimensi digunakan skala 1-7, dengan dimensi tertinggi 1-1 dan dimensi terendah 7-7, dengan rating: (a) 1-2,5 masuk kategori negara bebas (65 negara); (b) 3-5,5 masuk kategori negara setengah bebas (50 negara); dan (c) 5,5-7 masuk kategori negara tidak bebas (50 negara).

Meski survei ini banyak dikritik karena mempergunakan perkiraan kasar, sehingga tidak mampu mengungkapkan ciri-ciri sistem politik suatu negara, dan mengabaikan dimensi-dimensi penting yang lain dari demokrasi, misalnya hak-hak dan kebebasan politik. Karena dengan survey ini negara-negara yang diragukan memberikan kekebasan politik yang sesungguhnya (liberal) seperti AS, Swis, Belanda, Denmark, juga masuk kategori paling demokratis, yaitu negara-negara seperti Jepang, Kosta Rika (dengan rata-rata skor 1), Ekuador, Jamaika (skor rata-rata 2), Papua Nugini, Thailand (dengan skor rata-rata 2.5).

Inisiasi temuan dari Freedom House, membawa Samuel Huntington menulis –memperkuat dengan analisis historisnya– tentang Gelombang Demokratisasi Ketiga, yaitu tatkala terjadi sekelompok transisi dari rezim-rezim yang non-demokratis ke rezim-rezim demokratis yang terjadi pada kurun waktu tertentu dan jumlahnya secara signifikan lebih banyak daripada tranisisi yang menuju arah sebaliknya. Huntington membagi gelombang demokratisasi menjadi tiga, yaitu:[13]

* Gelombang panjang demokratisasi pertama (1828-1926) yang berakar pada Revolusi Prancis dan Revolusi Amerika.
* Gelombang balik pertama (1922-1942) yang berakar dari tumbuhnya negara-negara fasis di Italia dan Jerman, yang kemudian menyebarkan kudeta militer di Portugal (1926), Brasil dan Argentina (1930), otoritarianisme di Uruguay (1933), kudeta dan perang saudara yang mematikan negara republik di Spanyol (1936))
* Gelombang demokratisasi kedua (1943-1962) yang berakar pada pendudukan oleh tentara Sekutu pada masa Perang Dunia II dan sesudahnya (termasuk yang sebelumnya otoriter)
* Gelombang balik kedua (1958-1975) yang ditandai dengan naiknya rezim otoritarian di Amerika Latin (Peru, Uruguay, Cile, Bolivia, Ekuador, Brasil, dan Argentina), Asia (Pakistan -Zia, Korea -Rhee, Indonesia -Soekarno, Filipina -Marcos, India –Gandhi, Taiwan -KMT), Eropa (Yunani, Turki), dan Arika (hampir seluruh Afrika, khususnya Nigeria –tahun 1966 dikudeta oleh militer, kecuali Botswana)
* Gelombang demokratisasi ketiga (1974-kini) yang dimulai dengan meninggalnya Jenderal Fanco di Spanyol yang mengakhiri rejim otoriter/militer di Eropa Tengah pada tahun 1975, ketika Raja Juan Carlos dengan bantuan PM Adolfo Suarez memperoleh persetujuan parlemen dan rakyat untuk menyusun konstitusi baru yang demokratis, dan di Portugal selelompok perwira militer muda melakukan kudeta kepada Marcello Caetano, sang dikatur jatuh. Selama setahun Portugal mengalami transisi yang penuh drama, namun akhirnya kelompok pro demokrasi menjadi pemenang. Di Turki, militer mengundurkan diri dari politik (1983), di Filipina Marcos jatuh oleh people power (1986), di Korea oposisi memenangkan pemilu (1987), Hongaria berubah menjadi multipartai (1988), di Polandia Partai Solidaritas pimpinan Walesa berhasil merubah Polandia menjadi negara non-komunis, sementara itu Uni Sovit lahir parlemen nasional yang non-komunis (1990), intervensi AS mengakhiri rejim marxis-leninis di Grenada (1983) dan diktator Noriega di Panama (1989).

Buku dari Huntington sejajar dengan premis John Markoff[14] yang mengemukakan adanya gelombang anti-demokrasi yang terjadi pada tahun 1950-1970an, namun kemudian dibalikkan dengan adanya gelombang demokratisasi yang terjadi pada tahun 1970an hingga 1990an. Mempergunakan data yang sama, yaitu dari Freedom House, Markoff mempergunakan bangkit dan matinya imperium Blok Timur sebagai pemisah periode. Pasca Perang Dunia ke-2 Uni Soviet memimpin terbentuknya negara-negara Blok Timur, dan kekuasaan itu pudar setelah tembok Berlin runtuh yang diikuti jatuhnya Soviet dan seluruh jaringannya –kecuali tiga yang tersisa: Korut, Kuba, dan Cina.

Perubahan-perubahan besar yang terjadi dengan menguatnya globalisasi dan kapitalisme membawa pergeseran penting bagi gelombang demokratisasi di seluruh dunia. Tulisan Juan Linz[15] yang menegaskan bahwa demokrasi adalah the only game in town menjadikan demokrasi sebagai sebuah agenda baru bagi setiap negara berkembang, hari ini dan di masa depan.

Sumber : https://obatsipilisampuh.id/textra-sms-pro/