Guru Non-PNS Dilarang Cuti

Guru Non-PNS Dilarang Cuti

Guru Non-PNS Dilarang Cuti

Guru Non-PNS Dilarang Cuti

Guru Non-PNS Dilarang Cuti

Dinas Pendidikan Kota Bekasi mengeluarkan surat edaran kepada sekolah negeri

dan swasta untuk memperhatikan masa cuti guru PNS dan non-PNS pada masa akhir tahun 2019.

Pada surat yang dikeluarkan per 5 Desember 2019 menyampaikan, setiap guru PNS berhak mengambil cuti tahunan dengan masa cuti selama maksimal 12 hari. Sementara, guru dan pelaksana non-PNS yang bekerja pada TK, SD, dan SMP berdasarkan Perwal No 42 Tahun 2017, tidak berhak mengambil cuti tahunan.
”Kan ada Perwal-nya, jadi mereka (guru dan pelaksana non-PNS) gak boleh cuti tahunan,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Inayatullah, Selasa (10/12).

Meski tidak memiliki hak cuti, Inayatullah mengklaim guru dan pelaksana non-PNS

dibolehkan izin tidak masuk kepada sekolah dengan ketentuan yang berlaku.
”Kalau hari libur ya itu hak mereka, diluar itu boleh tidak masuk asal meminta izin lebih dulu. Nanti akan dipertimbangkan apakah gaji dikurangi atau tidaknya,” katanya.

Larangan bagi TKK maupun guru serta pelaksana non-PNS mengambil cuti tahunan,

diduga bertabrakan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 pasal 79 yang menyatakan setiap pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh.

”Saya lihat dalam UU Ketenagakerjaan setiap pekerja punya hak cuti tahunan. Tetapi kita sebagai guru tidak mendapat hak tersebut,” ujar Hum, salah seorang guru non-PNS yang mengeluhkan surat pemberitahuan Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor 800/10819-Disdik.set.

Hum menilai pemerintah diskriminatif karena tidak memberikan hak-hak para guru non-PNS seperti para pekerja pada umumnya.

”Seharusnya kita juga diberikan hak yang sama dengan para pekerja lainnya,” harapnya.

 

Sumber :

https://ruangseni.com/