Memerdekakan Sekolah dan Manusia

Memerdekakan Sekolah dan Manusia

Memerdekakan Sekolah dan Manusia

Memerdekakan Sekolah dan Manusia

Memerdekakan Sekolah dan Manusia

Pengajaran untuk memerdekakan lahir (yang kelihatan), sementara pendidikan

memerdekakan batin (hati dan jiwa) ~ Ki Hadjar Dewantara.

Inti dari pendidikan adalah memerdekakan hati dan jiwa. Pendidikan meniscayakan manusia merdeka dari kekhawatiran dan ketakutan. Jika pendidikan adalah fondasi, maka pengajaran-pembelajaran adalah tiang bangunan. Pengajaran-pembelajaran memampukan manusia mengakses segala yang ada untuk memenangkan manusia dari rasa takut dan khawatir. Pertanyaan kemudian yang mengemuka, sudahkah sekolah kita merdeka dan memerdekakan warga sekolah?

Naskah pidato ringkas dan lugas Mendikbud Nadiem Makarim yang viral di dunia maya dua hari sebelum Hari Ulang Tahun Guru Indonesia, 25 November 2019, memang menarik dicermati. Sebenarnya apa yang disampaikan Mendikbud bukan hal baru, khususnya terkait beban administratif guru yang mengganggu proses pembelajaran di sekolah.

Waktu efektif guru tersita hanya untuk memenuhi tugas-tugas administratif seperti pembuatan Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang harus sesuai template dari pusat, pemenuhan beban jam mengajar 24 jam per minggu demi Tunjangan Profesi Guru (TPP), pelaporan penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tak pernah sederhana, mengerjakan borang akreditasi sekolah berikut melengkapi berkas-berkasnya yang tak pernah sedikit, mengurus persyaratan administrasi pencairan TPP, pengurusan kepangkatan yang berliku dan tidak pernah bisa sederhana, hingga Mendikbud milenial itu menyatakan bahwa guru lebih kerap diberi aturan dari pusat dibandingkan mendapat bimbingan untuk menyelesaikan tugasnya.

Sebelum Mendikbud menyampaikan kritiknya terhadap beban kerja administratif guru

, sejumlah organisasi guru seperti Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Forum Serikat Guru Indonesia (FSGI), maupun Ikatan Guru Indonesia (IGI), berikut para pakar dan pemerhati pendidikan sudah terlebih dulu menyuarakan keprihatinan bahwa beban guru terlalu banyak sehingga tidak memiliki kesempatan mendampingi siswa belajar dengan maksimal di sekolah, apalagi mengembangkan kemampuan dirinya selaku pendidik profesional.

Mereka meminta agar kebijakan yang membelenggu warga sekolah seperti kewajiban-kewajiban administratif dikurangi atau disederhanakan, termasuk kebijakan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) serentak di akhir jenjang sekolah, penyelenggaraan Sekolah Sehari Penuh (Full Day School), kurikulum yang terlalu padat dan menafikan keberagaman warga sekolah, hingga kebijakan zonasi sekolah yang menuai cukup banyak masalah. Apa hasilnya? Belum ada hasil signifikan seperti yang diharapkan banyak pihak.

 

Baca Juga :