Sejarah Pembentukan BPUPKI dan PPKI (Lengkap)

Sejarah Pembentukan BPUPKI dan PPKI (Lengkap)

Pada th. 1943, perang pasifik jadi berbalik arah. Tentara Jepang yang pada awalannya dapat bersama gampang mengalahkan tentara Sekutu, sekarang berbentuk defensik. Tentara Sekutu bergerak ofensif untuk merebut kembali wilayah – wilayahnya di Asia – Pasifik.

Pemerintah Jepang dan penguasa militer di Tokyo pada akhirnya meninjau kembali sikap mereka pada kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 16 Juni 1943 didalam sidang ke 82 Parlemen Jepang di Tokyo Perdana Menteri Jenderal Hideki Tojo memberitakan mengenai pemberian kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk berperan dan juga didalam politik dan pemerintahan. Pada tanggal 7 Juli 1943 Perdana Menteri Tojo berkunjung ke Jakarta dan berpidato di lapangan Ikada mengenai janji kemerdekaan Indonesia dari pemerintah Jepang. Untuk menindak lanjutinya pada tanggal 5 September 1943 dibentuklah “Chuo Sang-In” atau Dewan Pertimbangan Pusat. Kemudian dibentuk “Syu Sangi Kai” atau Dewan Pertimbangan Daerah untuk tiap-tiap karisidenan (Syu).

Pada bulan November 1943 di Tokyo diadakan konferensi Asia Timur Raya, maka negara-negara yang udah diberi kemerdekaan di undang layaknya Thailand, Philipina, Burma dan pemerintah boneka Jepang di Cina. Sedang India diundang sebagai pengamat sedang Indonesia serupa sekali tidak dilibatkan. Hanya, setelah konferensi Asia Timur Raya selesai, Sukarno, Moh. Hatta dan Ki Hajar Dewantara diundang ke Jepang dan berjumpa bersama Kaisar Jepang dan Perdana Menteri Tojo. Namun didalam pertemuan tersebut, pemerintah Jepang tidak memberi sinyal mengenai kemerdekaan lebih-lebih permohonan untuk menggunakan bendera Nasional dan lagu kebangsaan “Indonesia Raya” termasuk ditolak.

Pada bulan Agustus 1944, kondisi pertahanan Jepang makin lama buruk. Moral masyarakat dan tentara Jepang merosot dan juga memproduksi untuk keperluan perang menurun. Sebelumnya, pada bulan Juli 1944 kepulauan Saipan yang strategis dapat direbut Sekutu. Faktor-faktor selanjutnya yang membawa dampak kabinet Perdana Menteri Tojo jatuh pada tanggal 17 Juli 1944 dan diganti oleh Perdana Menteri Jenderal Kuniaki Koiso. Langkah yang ditempuh P.M Koiso untuk mempertahankan pengaruhnya pada rakyat di wilayah yang didudukinya ialah bersama langkah memberi janji kemerdekaan. Pada tanggal 7 September 1944 didalam sidang parlemen Jepang ke 85 di Tokyo, P.M Koiso memberitakan bahwa pemerintah Jepang memperkenankan bahwa Hindia Belanda (Indonesia) untuk merdeka di sesudah itu hari.
Tujuan dari pemberian kemerdekaan itu adalah :
1. Mendapat simpati dan popularitas dari rakyat Indonesia.
2. Mengembangkan kebijaksanaan Imperium Asia Timur Raya.
3. Memanfaatkan kondisi untuk keperluan perang.
Namun Deklarasi P.M Koiso mengenai kemerdekaan Indonesia tidak diikuti langkah yang nyata kearah perwujudan kemerdekaan Indonesia. Hal ini disebabkan pemerintah Jepang beranggap bahwa menangani krisis perang bersama Sekutu lebih mutlak dan mendesak dari pada persoalan kemerdekaan Indonesia.

Pada th. 1944 setelah kepulauan Saipan jatuh, ternyata tentara Jepang termasuk dapat dipukul mundur di kepulauan Solomon oleh tentara Amerika Serikat. Kemudian Irian, Moratai termasuk dikuasainya. Pada tanggal 20 Oktober 1944, tentara Amerika Serikat yang dipimpin Jenderal Douglas Mac Arthur mendarat di kepulauan Leyte (Philipina). Dan tanggal 19 Februari 1945, benteng Iwo Jima gagal dipertahankan tentara Jepang. Pasukan Sekutu termasuk menyerang bagian-bagian wilayah Indonesia layaknya Halmahera, Ambon, Manado, Surabaya, dan Balikpapan. Menghadapi kondisi yang kritis ini, pemerintah militer Jepang di bawah pimpinan Saiko Shikian (Panglima Militer) yaitu Kumaciki Harada memberitakan pembentukan badan yaitu “Dokuritsu junbi Cosukai” atau “Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia” (BPUPKI) pada tanggal 1 Maret 1945. Tujuan dibentuk BPUPKI untuk menyelidiki hal-hal mutlak yang terkait bersama politik ekonomi, sosial, dan tata pemerintahan yang diperlukan didalam usaha pembentukan negara Indonesia. Ketua BPUPKI adalah dr. Rajiman Widyodiningrat.

Pada tanggal 28 Mei 1945 dimulailah upacara pembukaan sidang pertama BPUPKI di gedung Cuo Sangi In, Jakarta. Pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 mengadakan sidang. Pada sidang BPUPKI Mr. Muh. Yamin dan Ir. Sukarno menjadi pembicara yang memberikan pidato yang mengusulkan kelima basic filsafat negara yang dikenal sebagai “Pancasila”. Rumusan materi Pancasila yang pertama disampaikan oleh Muh. Yamin tanggal 29 Mei 1945, yang memberikan lima Azaz dan Dasar Negara kebangsaan Republik Indonesia yaitu :
1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Rakyat

Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Sukarno mengucapkan pidatonya yang dikenal sebagai lahirnya Pancasila menurut Sukarno adalah :
1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan
3. Mufakat atau Demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kelima basic selanjutnya dinamakan Pancasila oleh Sukarno. Sesudah sidang pertama tersebut, pada tanggal 22 Juni 1945 terbentuk Panitia Kecil yang terdiri dari sembilan orang yang dikenal bersama “Panitia Sembilan”. Anggotanya para bagian BPUPKI yaitu IR. Sukarno, Moh. Hatta, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. A.A. Maramis, Abikusno Cokrosuyoso, Abdul Kahar Muzakir, K.H. Wakhid Hasyim, H. Agus Salim dan Mr. Moh. Yamin. Panitia sembilan membuahkan suatu dokumen berisikan obyek dan maksud pendirian negara Indonesia merdeka yang dikenal bersama nama “Piagam Jakarta” atau “Jakarta Charter”. Rumusan Dasar Negara Indonesia selanjutnya yaitu :
1. Ke Tuhanan, bersama kewajiban menggerakkan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2. (Menurut) basic kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. (dan) kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan didalam permusyawaratan perwakilan.
5. (serta bersama mewujudkan suatu) keadilan sosial bagi semua rakyat Indonesia.

Sebelum rumusan disahkan, tokoh-tokoh agama Nasrani dari Indonesia Timur menemui Moh. Hatta, agar meninjau kembali isikan sila pertama. Akhirnya Drs. Moh. Hatta berkonsultasi bersama empat para pemuka Islam layaknya Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimejo, dan Mr. Teuku Mohammad Hasan. Hasilnya, demi persatuan dan kesatuan bangsa, maka sila pertama dirubah “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Tanggal 10 – 16 Juli 1945 diadakan sidang BPUPKI mengenai perumusan terakhir materi Pancasila sebagai basic filsafat negara dan termasuk mengupas Rencana Undang-Undang Negara Indonesia Merdeka. Panitia Perancang UUD di ketuai IR. Sukarno. Panitia selanjutnya sesudah itu membentuk panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar yang beranggota tujuh (7), orang yaitu Prof. Dr. Mr. Supomo, Mr. Wongsonegoro, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. A.A. Maramis, Mr.R.P. Singgih, H. Agus Salim dan dr. Sukiman. Hasil perumusan panitia kecil ini dilengkapi dari faktor bahasanya oleh panitia lain yaitu Prof. Dr. Mr. Supomo, H. Agus Salim dan Prof. Dr. P.A. Husein Jayadiningrat.

Berkat kerja keras dan kesadaran bagian BPUPKI udah sukses menyusun produk-produk bagi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Rakyat Indonesia wajib udah siap untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Karena berdasar analisa dan perhitungan politik, tentara Jepang dapat langsung kalah didalam Perang Dunia II atau Perang Asia Timur Raya.

Pembentukan PPKI
Pada tanggal 16 Mei 1945 di Bandung diadakan Konggres Pemuda semua Jawa yang di sponsori Angkatan Muda Indonesia. Sebenarnya Angkatan Muda Indonesia dibentuk atas inisiatif Jepang pada pertengahan th. 1944. Dalam perkembangannya gerakan ini lebih berbentuk anti Jepang. Konggres selanjutnya antara lain dihadari oleh Djamal Ali, Chairul Saleh, Anwar Cokroaminoto dan Harsono Cokroaminoto dan juga mahasiswa-mahasiswa IKA Daigaku, (Mahasiswa Sekolah Tinggi Kedokteran) di Jakarta, direkomendasikan agar para pemuda bersatu laksanakan proklamasi kemerdekaan bukan sebagai hadiah dari Jepang. Konggres selanjutnya didalam kondisi nasional kebangsaan Indonesia, Lagu “Indonesia Raya” dinyanyikan tanpa menyanyikan lagu kebangsaan Jepang “Kimigayo”. Bendera Merah Putih dikibarkan tanpa bendera Jepang, Hinomaru.

Dalam konggres selanjutnya antara lain membuahkan dua resolusi yaitu: – Semua golongan di Indonesia (utamanya golongan pemuda) dipersatukan dan dibulatkan di bawah satu pimpinan nasional. – Dipercepatnya pelaksanaan kemerdekaan Indonesia.

Ternyata konggres membuktikan pemberian dan kerjasama bersama Jepang didalam usaha meraih kemenangan terakhir. Pernyataan mengenai kerja serupa bersama Jepang selanjutnya ditentang utusan pemuda dari Jakarta layaknya Sukarni, Harsono Cokroaminoto dan Chairul Shaleh. Mereka tidak mengambil bagian didalam gerakan Angkatan Muda Indonesia dan mempersiapkan organisasi kepemudaan yang lebih radikal.
Pada tanggal 15 Juli 1945 para pemuda radikal selanjutnya membentuk organisasi “Gerakan Angkatan Baru Indonesia” tujuannya yaitu meraih persatuan pada semua golongan masyarakat di Indonesia, menanamkan stimulus yang revolusioner atas kesadaran sebagai rakyat yang berdaulat, membentuk negara Indonesia, mempersatukan kerjasama bersama Jepang, namun terkecuali wajib bergerak sendiri ”Mencapai kemerdekaan bersama kemampuan sendiri”. Namun Gerakan Rakyat Baru tetap wajib tunduk pada Gunseiku (pemerintah militer Jepang). Dan saat tanggal 28 Juli 1945 Gerakan Rakyat Baru diresmikan, di mana Jawa Hokokai dan Masyumi digabung ternyata tokoh-tokoh golongan pemuda layaknya Chairul Saleh, Sukarni, Harsono Cokroaminoto dan Asmara Hadi menampik untuk bergabung. Nampak mengetahui perselisihan mengetahui antar golongan tua dan muda sependapat bahwa kemerdekaan Indonesia langsung diproklamasikan namun keduanya berselisih pendapat mengenai pelaksanaannya. Golongan tua sesuai bersama perhitungan politik berpendapat bahwa Indonesia dapat merdeka tanpa pertumpahan darah bersama jalan kerjasama bersama Jepang. Golongan tua menggantungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada rapat PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia).

Pembentukan PPKI (Dokuritsu Jumbi Iinkai) dikerjakan tanggal 7 Agustus 1945, maka waktu itu termasuk BPUPKI (Dokuritsu Jumbi Cosakai) dibubarkan. Anggota PPKI dipilih oleh Jenderal Besar Terauchi (Panglima Perang Tertinggi di semua Asia Tenggara). Untuk pengangkatan tersebut, jenderal Terauci memanggil tiga tokoh nasional terdiri Ir. Sukarno, Drs. Moh. Hatta, Radfiman Widyodiningrat. Pada tanggal 9 Agustus 1945 mereka bertiga berangkat menuju di markas Jenderal. Terauci di Vietnam Selatan. Dalam pertemuan di Dalath (Vietnam Selatan) pada tanggal 12 Agustus 1945, Terauci memberikan kepada tokoh-tokoh Indonesia bahwa pemerintah Jepang udah memastikan menambahkan kemerdekaan kepada Indonesia. Untuk pelaksanaannya udah dibentuk PPKI sampai menunggu persiapan selesai.

Sementara itu, untuk wilayah Indonesia pasca kemerdekaan ada tiga usulan yaitu :
a. Seluruh bekas Hindia Timur Belanda – Seluruh bekas Hindia Timur Belanda dilengkapi bersama Malaya, namun tidak termasuk Papua.
b. Seluruh bekas Hindia Timur Belanda, dilengkapi bersama Malaya, Borneo, Timur Portugis dan Papua dan juga pulau-pulau yang berdekatan dengannya.

Namun terkandung perbedaan antara pemerintah Jepang bersama tokoh-tokoh nasional. Jepang beranggapan bahwa pemberian kemerdekaan dikerjakan secara bertahap dari satu area ke area lain, alasannya tingkat persiapan tiap wilayah berbeda-beda. Namun tokoh-tokoh nasional bersikeras agar kemerdekaan diberikan kepada semua Indonesia sekaligus. PPKI keanggotaannya terdiri dari 21 orang dari semua Indonesia. Ketuanya Ir. Sukarno dan wakil Moh. Hatta. Tugas PPKI adalah bertindak sebagai badan yang mempersiapkan penyerahan kekuasaan pemerintahan dari tentara Jepang kepada badan tersebut.

Baca Juga :