Isi Perundingan Linggarjati (lengkap)

Isi Perundingan Linggarjati (lengkap)

Perundingan Linggajati atau kadang termasuk disebut Perundingan Lingga’r’jati adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Hasil perundingan ini ditandatangani di Istana Merdeka Jakarta pada 15 November 1946 dan ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada 25 Maret 1947.

Perundingan Linggarjati merupakan perundingan pertama kali yang dikerjakan bangsa Indonesia di dalam rangka menjaga kemerdekaan. Pada zaman tersebut, system pemerintahan Indonesia adalah parlementer, sebagai perdana menteri adalah Sutan Syahrir. Tokoh ini sering dijuluki “si kancil” sebab kecerdikannya. Syahrirlah yang menggerakkan pemerintahan sehari-hari. Syahrir berjuang bersama dengan jalankan diplomasi agar meraih perlindungan internasional pada kedaulatan bangsa Indonesia. Belanda terlampau enggan untuk membahas persoalan Indonesia bersama dengan Sukarno yang terlampau membenci Belanda. Belanda lantas setuju untuk jalankan perundingan setelah menyadari yang menggerakkan pemerintahan adalah Syahrir. Pertemuan demi pertemuan lantas dikerjakan oleh kedua belah pihak bersama dengan Clark Keer (dari Inggris) sebagai pemrakarsanya. Sebelum diadakannya perundingan Linggarjati dikerjakan terutama dahulu pertemuan di Hooge Value (Belanda pada 14-25 April 1946. Indonesia mempunyai beberapa usulan menuju pertemuan selanjutnya antara lain pernyataan de facto, kerja sama antara Indonesia Belanda. Namun usulan selanjutnya ditolak oleh Belanda. Pada tanggal 10-15 November 1946 diselenggarakan Perundingan di Linggarjati sebuah tempat di selatan Cirebon Jawa Barat. Delegasi Indonesia terdiri dari Moh Roem, Susanto Tirtiprodjo, A.K Gani dan dipimpin oleh Sutan Syahrir. Sedangkan Belanda dipimpin oleh Schermerhorn. Sedangkan sebagai penengah adalah Lord Killearn dari pihak sekutu. Hasil perundingan Linggarjati antara lain: Belanda mengakui secara de facto lokasi Indonesia meliputi Jawa, Sumatera dan Madura, RI dan Belanda bekerja sama menyelenggarakan berdirinya sebuah negara federal bernama negara Indonesia Serikat, RIS dan Belanda dapat membentuk Uni-Indonesia Belanda bersama dengan ratu Belanda sebagai pemimpinnya. Hasil perundingan Linggarjati ditandatangani di Istana Merdeka tanggal 25 Maret 1947. Hasil perundingan Linggarjati ini mengalami pro dan kontra. Tokoh yang kontra merupakan group Persatuan Perjuangan yang dipimpin Tan Malaka. Menurut group ini, perundingan Linggarjati terlampau merugikan Indonesia. Wilayah Indonesia jadi sempit dan menunjukan Indonesia jadi negara yang lemah. Diplomasi yang dikerjakan menurut group oposisi hanya sebab alasan pemerintah sangsi atas kemampuan rakyat bersenjata sebagai intinya. Persatuan Perjuangan dibentuk sebagai paduan sejumlah partai politik maupun golongan lain sejak Januari 1942, mereka adalah group yang berjuang bersama dengan kekuatan. Pemimpin group ini, Tan Malaka beranggapan bahwa berunding bersama dengan Pemerintahan Belanda tidak tersedia gunanya dan hanya dapat merugikan Republik saja, tuntutan Merdeka 100% serta slogan-slogan “merdeka atau mati” jadi obyek perjuangan revolusioner. Kenyataannya janji-janji yang diberikan pihak asing tidak sanggup dipercaya benar.

Perundingan Linggarjati berdampak pada jatuhnya kepercayaan parlemen pada Syahrir. Oleh sebab itu Syahrir perlu mengembalikan mandat kepada presiden Sukarno. Pada dasarnya tersedia pengaruh postif dari diadakannya Perundingan Linggarjati. Secara segera keberadaan Indonesia jadi diperhatikan oleh dunia luar. Negara Indonesia secara de facto dan de jure udah dianggap oleh negara lain walaupun bersama dengan lokasi yang sempit yaitu tinggal Jawa, Sumatera dan Madura. Perundingan Linggarjati lantas diingkari Belanda bersama dengan ada agresi militer Belanda I pada tanggal 21 Juli 1947. Sasaran utama serangan Belanda adalah daerah-daerah penghasil devisa layaknya Jawa Barat serta Sumatera Timur, Sumatera Selatan dan Jawa Timur.

Isi Perundingan Linggarjati
Perundingan Linggarjati berlangsung termasuk pada tanggal 15 November 1946. Dalam perundingan tersebut, Indonesia diwakili oleh Sutan Syahrir, sedang Belanda diwakili oleh Prof. Schermerhorn. Sebagai penengah adalah Lord Killearn dari Inggris. Isi Perundingan Linggarjati yaitu:
1.Pengakuan status de facto RI atas Jawa, Madura, dan Sumatera oleh Belanda.
2.Pembentukan negara federal yang disebut Republik Indonesia Serikat (RIS).
3.Pembentukan Uni Indonesia-Belanda bersama dengan Ratu Belanda sebagai kepala negara.
4.Pembentukan RIS dan Uni Indonesia-Belanda sebelum akan 1 Januari 1949
Wilayah RIS di dalam kesepakatan selanjutnya mencakup tempat bekas Hindia Belanda yang terdiri atas: Republik Indonesia, Kalimantan, dan Timur Besar. Persetujuan selanjutnya dikerjakan pada 15 November 1946 dan baru meraih ratifikasi dari Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada tanggal 25 Februari 1947 yang ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947 di Istana Negara, Jakarta.

Hasil Perjanjian Linggarjati memiliki kelemahan dan keuntungan bagi Indonesia. Kelemahannya, kalau ditinjau dari aspek lokasi kekuasaan, tempat RI jadi sempit. Tetapi kalau ditinjau dari aspek keuntungannya, kedudukan Indonesia di mata internasional semakin kuat sebab banyak negara layaknya Inggris, Amerika, dan negara-negara Arab mengakui kedaulatan negara RI. Hal ini tidak lepas dari peran politik diplomasi Indonesia yang dikerjakan oleh Sutan Syahrir, H. Agus Salim, Sujatmoko, dan Dr. Sumitro Joyohadikusumo di dalam sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sumber : kumpulansurat.co.id

Baca Juga :

Sejarah Pembentukan BPUPKI dan PPKI (Lengkap)

Pendekatan terhadap prostitusi