Pengertian “trafficking” dimasa lalu

Pengertian “trafficking” dimasa lalu

Pengertian “trafficking” dimasa lalu 

Pengertian “trafficking” dimasa lalu

Pengertian “trafficking” dimasa lalu

 

Pada masa lalu, istilah “trafficking”

sejauh menyangkut manusia, biasa dikaitkan secara ekslusif dengan prostitusi. Ada empat perjanjian internasional menyangkut trafficking yang dikembangkan pada awal abad duapuluh, yakni: 1904 — International Agreement for the Suppression of the White Slave Traffic (Persetujuan Internasional bagi Penghapusan Perdagangan Pelacur), 1910 — International Convention for the Suppression of White Slave Traffic (Konvensi Internasional bagi Penghapusan Perdagangan Pelacur),

1921 — International Convention for the Suppression of Traffic

in Women and Children (Konvensi Internasional bagi Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak), dan 1933 — International Convention for the Suppression of Traffic in Women of Full Age (Konvensi Internasional bagi Penghapusan Perdagangan Perempuan Dewasa).

Keempat konvensi menyangkut perdagangan manusia

tersebut semuanya merujuk pada perpindahan (movement) manusia umumnya perempuan dan anak perempuan secara lintas batas negara dan untuk tujuan prostitusi. Ada beberapa hal yang melatar-belakangi persepsi seperti itu, antara lain : Pertama, kepedulian umum yang berkembang pada masa itu terfokus pada kemerosotan akhlak yang diakibatkan oleh perpindahan perempuan dalam rangka prostitusi. Dengan demikian, “consent” tidak menjadi isyu karena pemerintah pada umumnya tidak mempertimbangkan apakah perempuan yang bersangkutan setuju untuk menjadi pekerja seks atau tidak.

Dengan mengabaikan unsur “consent“

persetujuan-persetujuan internasional pada waktu itu mengabaikan elemen hak (khususnya hak kaum perempuan) untuk memilih pelayanan jasa seks sebagai suatu profesi, kedua, sifat lintas batas negara menjadi penekanan utama karena masalah prostitusi pada umumnya sudah dicakup oleh hukum (pidana atau moral) domestik. Dalam kaitan ini, pantas untuk dicatat bahwa istilah “slavery” (yang secara literer berarti “perbudakan”) telah digunakan dalam konvensi-konvensi awal menyangkut “trafficking“. Ini karena sifat perbudakan pada masa itu yang bercorak lintas batas negara, serta kekejiannya yang dikecam secara internasional, sehingga akan memudahkan upaya memasukkan masalah “trafficking” kedalam cakupan hukum internasional.