Pendekatan terhadap prostitusi

Pendekatan terhadap prostitusi

Pendekatan terhadap prostitusi

Pendekatan terhadap prostitusi

Pendekatan terhadap prostitusi

 

Berhubungan dengan masalah “consent”

dan mengingat bahwa hingga kinipun belum ada konvensi HAM yang memberikan definisi “trafficking” secara lebih memadai, maka perlu pula kiranya melihat bagaimana pendekatan resmi yang ada mengenai prostitusi.
GAATW (1997) mengidentifikasi empat pendekatan terhadap prostitusi yang diterapkan di seluruh dunia, yakni:
  1. Kriminalisasi. Dalam pendekatan ini, prostitusi dianggap sebagai tindak pidana dan dilarang oleh hukum. Beberapa negara mengkriminalisasikan semua pihak yang terlibat dalam prostitusi, baik penjajanya, pembelinya maupun pihak ketiga yang memperoleh keuntungan dari transaksi seks.
  2. Dekriminalisasi. Transaksi seks tidak dianggap sebagai kejahatan. Sekalipun begitu, eksploitasi atau perilaku aniaya atas pekerja seks bisa jadi dilarang oleh hukum. Dekriminalisasi ini tidak secara otomatis akan membuat pemerintah melakukan regulasi atas prostitusi.
  3. Regulasi. Semua pekerja seks didaftar, biasanya melalui rumah bordil tempat mereka beroperasi. Pendaftaran ini biasanya berguna untuk mengontrol pemeriksaan kesehatan para pekerja seks. Pekerja seks yang tidak terdaftar diancam dengan hukuman dan karenanya mereka rawan eksploitasi.
  4. Legalisasi. Hukum perburuhan diberlakukan bagi pekerja seks dan penghasilan mereka dikenai pajak.

Perkembangan definisi “trafficking”

Dewasa ini, kata “trafficking” didefinisikan secara bervariasi oleh badan-badan internasional dan nasional, baik badan antar-pemerintah maupun non-pemerintah, dalam Human Rights Workshop yang diselenggarakan oleh GAATW pada bulan Juni 1996, para peserta mencoba mengidentifikasi beberapa aspek dalam “trafficking”. Ada tiga elemen yang didiskusikan, sebagai berikut : 1. menyangkut “consent”. Pertanyaan pokoknya ialah apakah keberadaan atau ketiadaan consent misalnya akibat penipuan, paksaan, ancaman, ketidaan informasi, ketiadaan kapasitas legal untuk bisa memberikan persetujuan—perlu diperhitungkan bagi terjadinya trafficking, 2. menyangkut tujuan migrasi. Pertanyaannya ialah apakah hanya migrasi untuk prostitusi yang bisa diklasifikan sebagai trafficking, atau apakah termasuk juga jenis kerja eksploitatif lainnya, 3. menyangkut perlu tidaknya garis perbatasan dilewati. Apakah definisi trafficking hanya diberlakukan khusus bagi kasus penyeberangan perbatasan. Secara umum, disepakati bahwa “consent” perlu menjadi elemen kunci yang harus diperhitungkan bagi terjadinya trafficking; bahwa trafficking tidak selalu untuk prostitusi; dan bahwa perbatasan internasional tidak perlu dilewati.
Jika elemen “consent” diperhitungkan, maka sebagai konsekuensinya, berbagai situasi “trafficking” yang disetujui oleh “korban” harus dikecualikan. Implikasinya, tidak semua pekerja migran bisa dikualifikasikan sebagai korban trafficking, terutama mereka yang tidak menjadi korban penipuan, paksaan, ancaman, atau kekurangan informasi atas situasi pekerjaan yang hendak mereka jalani. Begitu pula, pekerja seks yang memang secara sadar memilih prostitusi sebagai profesi tidak bisa dikualifikasikan kedalam kategori trafficking.
Menyangkut tidak perlunya garis perbatasan dilewati, beberapa argumen menyatakan bahwa trafficking pada dasarnya sudah terjadi jika transportasi dimaksudkan oleh trafficker untuk tujuan mengeksploitir tenaga kerja (atau jasa) dari mereka yang diperdagangkan. Disinilah letak perbedaan antara “trafficking” dengan “smuggling” (penyelundupan). Dalam kasus “smuggling”, harus terkandung unsur ilegalitas transportasi dan harus melewati tapal batas negara, sementara mereka yang menyelundupkan manusia pada kenyataannya tidak mengambil keuntungan dari eksploitasi tenaga kerja setelah mereka berhasil diselundupkan.

Isu menyangkut “consent” dan konsep tentang hak anak

Konvensi Hak Anak (1989) membawa perubahan revolusioner atas persepsi sosial dan yuridis terhadap anak. Konvensi ini memberikan pengakuan legal terhadap anak sebagai manusia, sekaligus merevitalisasi anggapan universal bahwa mereka tidak mempunyai kapasitas legal untuk bisa memberikan (atau menerima) informed consent.
Merupakan fakta dalam sistim hukum di seluruh dunia bahwa anak, karena umurnya bukan karena jenis kelaminnya, harus dianggap tidak mampu memberikan persetujuan secara sadar terhadap berbagai hal yang dianggap membutuhkan kematangan fisik, mental, sosial dan moral bagi seseorang untuk bisa menentukan pilihannya. Begitulah, dikenal konsep mengenai batas usia legal bagi kemampuan untuk mempertanggung-jawabkan tindakan kriminal, batas usia legal untuk memilih atau dipilih (dalam pemilu), batas usia legal untuk seksual consent, batas usia legal untuk menandatangani kontrak, dst.
Sebagai konsekuensi dari konsep ini maka elemen “consent” yang bisa menjadi unsur pengecuali dalam definisi “trafficking”, sejauh menyangkut anak-anak, haruslah dihilangkan. Dengan kata lain, konsep “voluntary” tidak boleh dikenakan bagi semua varian yang terkandung dalam aspek tujuan pada definisi “trafficking”, apalagi jika “the worst forms of child labour” sebagaimana diatur dalam Konvensi ILO No. 182.