Hak asasi manusia dan “trafficking”

Hak asasi manusia dan “trafficking”

Hak asasi manusia dan “trafficking”

Hak asasi manusia dan “trafficking”

Hak asasi manusia dan “trafficking”

Walaupun keempat konvensi awal menyangkut “trafficking”

diatas dikategorikan sebagai konvensi HAM, namun semuanya sebenarnya berfokus pada kepedulian untuk memberantas pergerakan pelacuran antar batas negara. Sedangkan hak asasi dari mereka yang menjadi korban trafficking tidak menjadi perhatian utama. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948 meletakkan dasar bagi perlindungan terhadap HAM. Dinyatakan dalam Deklarasi (Ps. 3&4) bahwa “setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keamanan perseorangan” dan bahwa “tak seorangpun akan diperlakukan sebagai budak atau hamba sahaya; perbudakan dan perdagangan budak dalam segala bentuknya akan dilarang.”

Pada tahun berikutnya, 1949

Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others (Konvensi Penghapusan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi atas Pelacur) disetujui oleh Majelis Umum PBB. Konvensi ini sebenarnya menggabungkan 4 konvensi mengenai perdagangan perempuan dan anak-anak yang telah disetujui pada masa sebelumnya.

Sekalipun demikian, Konvensi 1949

ini masih mengabaikan elemen “consent”, sebagaimana ditunjukkan pada rumusan pasal 1 yang mewajibkan Negara Peserta untuk menghukum siapapun yang membeli, membujuk atau menjerumuskan orang lain kedalam pelacuran, bahkan jika yang bersangkutan menyetujuinya; atau yang melakukan eksploitasi atas pemelacuran orang lain, bahkan bila yang bersangkutan menyetujuinya.

Diadopsinya Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)

pada tahun 1979 sebagai salah satu dari empat instrumen HAM PBB yang utama, memberi unsur baru dalam wacana “trafficking”. Walaupun CEDAW tidak memberikan definisi mengenai “trafficking”, namun Komite yang dibentuk berdasarkan pakta ini mengehendaki pemerintah agar memberikan penjelasan menyangkut masalah prostitusi dan “hak” kaum perempuan dalam konteks tersebut.
Elemen “hak” berhubungan dengan masalah “consent”, persetujuan yang diberikan secara sadar. (Dalam Fowler & Fowler (ed), The Concise Oxford Dictionary of Current English, Oxford University Press, 1964; consent diartikan sebagai voluntary agreement/ compliance/ permission).